Dahulu sebutan Pulau Papua dikenal sebagai Nova Guinea, yang
dalam bahasa spanyol berarti Guinea Baru. Ini dikarenakan para pelaut
spanyol yang pertama menginjakan kaki di Pulau Papua pada tahun 1582,
karena melihat adanya kemiripan penduduk papua dengan penduduk di Benua
Afrika. Saat ditemukan pulau besar itu, Spayol mengklaim bahwa pulau
papua termasuk wilayah kerajaan Spanyol.
 |
| Foto: Berita Aneh |
|
Pada tahun 1663, Belanda mengambil alih kekuasaan atas Pulau Papua
dengan menghambat perdagangan rempah-rempah Spayol di wilayah Papua.
Mulai saat itulah Belanda mulai berkuasa hingga menyerahkan Papua yang
dulunya Irian Barat ke negara federasi Indonesia sebagai negara kesatuan
RI. Selain Spayol dan Belanda Inggris pun sempat menginjakan kaki dan
berkuasa atas Pulau Papua pada tahun 1774 dan akhirnya dengan tantangan
keras Sultan Tidore atas wilayah ini maka pada tahun 1814 Inggris
meninggalkan Papua bagian barat.
Penjajahan atas tanah papua tidak terlepas dari kekayaan alam yang
dimilikinya. Pulau papua memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah,
mulai dari emas, tembaga, nikel, batubara, minyak tanah, gas alam,
tanah yang subur akan pertanian, kekayaan laut dan hutannya yang
menggiurkan bahkan uranium yang menjadi incaran para penguasa dunia.
Kekayaan-kekayaan inilah yang mengakibatkan munculnya peradaban
kapitalisme besar-besaran di Tanah Papua oleh kapitalis eropa, terutama
Belanda. Keberadaan peradaban kapitalis inilah yang menjadi sumber
konflik di Tanah Papua dikemudian hari, bahkan hingga sekarang.
Pada umumnya, bangsa Papau memiliki sifat kultur yang mampu
mempertahankan keberadaan dirinya selama bertahun-tahun, yaitu sifat
mengatur dirinya sendiri. Sifat dasar ini selalu ditunjukan oleh bangsa
Papua ketika berhadapan dengan pihak-pihak lain, seperti pemerintah
kolonial Belanda, misionaris, pedagang dan pendatang pada umumnya.
Dalam kebudayaan masyarakat papua juga dikenal berbagai cara dalam
menyatakan ketidaksetuaan seseorang terhadap suatu hal, biasanya dengan
memprotes secara terbuka, melarikan diri, menyendiri, bersikap acuh tak
acuh bahkan melakukan perlawanan fisik. Semuanya itu dapat dilakukan
untuk mempertahankan keberadaan dirinya.
Pada tahun 1920, Hindia Belanda telah menginjakan kaki di Papua
hingga berhasil memepersatukan teritorialnya di Pulau Papua. Sedangkan
keterlibatan PBB di Irian Barat dimulai pada Tahun 1949 melalui
pembentukan komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini merancang pelaksanaan
konferensi meja bundar di Belanda yang menghasilkan suatu persetujuan
penyerahan kedaulatan dari Belanda ke federasi Indonesia, dibawah
pimpinan Soekarno.
Selama perudinagn berlansung, Belanda bersih keras mempertahankan
kedaulatannya atas Irian Barat. Sebaliknya, Jakarta mempertahankan diri
bahwa Irian Barat merupakan bagian integral dari Hindia Timur Belanda
dan harus menjadi bagian dari wilayah kesatuan Republik Indonesia.
Ketika persengketaan irian barat semakin sengit, akhirnya pada
tanggal 1 Desember 1961 pemerintah Belanda menyetujui pendeklarasian
kemerdekaan Papua di Holandia, kini Jayapura. Seperti yang telah
dinyatakan dalam
New Guinea Raad yang Kemudian Bangsa Papua menjadikannya sebagai hari bersejarah atas kemerdekaannya.
Pada tanggal 2 januari 1962, dibentuklah Komando Mandala (TRIKORA)
yang dipimpin Mayor Jendral Soeharto untuk membebaskan Irian Barat
(Papua). Akhirnya terjadi pertempuran antara pemerintah Belanda dan
Indonesia. Karena itu, pada tanggal 21 Februari 1962, Presiden Soekarno
bertemu dengan presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy untuk
menyelesaikan masalah Irian Barat (Papua). Maka, atas tekanan dari
Amerika Serikat, pada tanggal 15 Agustus 1962 Pemerintah Belanda
akhirnya menandatangani persetujuan dengan indonesia mengenai penyerahan
kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia. Persetujuan ini yang dikenal
dengan
New York Agreement yang isinya tentang penentuan nasib sendiri untuk masuk ke Indonesia atau tidak, namun tidak perna dipersoalkan.
Kemudian pada bulan Agustus tahun 1968 suatu tim PBB berkunjung ke
Tanah Papua untuk membantu memberikan pendapat dan terlibat lansung
dalam penentuan nasib sendiri rakyat papua (PEPERA). Namun demikian,
bagi Bangsa Papua PEPERA 1969 adalah manipulasi hak suara Bangsa Papua
Barat yang akhirnya berakhir dengan ketidakadilan.
Pemerintah Indonesia yang memiliki hak absolut untuk menjaga negara
kesatuan kemudian menempatkan pasukan-pasukan militernya dalam jumlah
yang besar diseluruh Tanah Papua, pada tanggal 1 Mei 1963.
Kehadiran aparat keamanan di Tanah Papua pada kenyataannya malah
mengacaukan dan merisaukan bangsa Papua, ketika hak asasi dan politiknya
terus-menerus dilanggar. Operasi-operasi pun terjadi oleh aparat
keamanan Republik Indonesia, seperti Operasi Sadar I-IV (1965-1966),
operasi Bratayudha (1966-1967), operasi wibawa I-IV (1967-1969), operasi
pamungkas (1965-1971), operasi wisnumurti I dan II, Operasi pasca
pembebasan Mapnduma, operasi penyisiran masyarakat sipil di Abepura
(2000) dan Wasior (2001), Operasi wamena berdarah dan Operasi lainnya.
Akibatnya, banyak orang Papua yang tak bersalah di tangkap, disiksa,
bahkan dibunuh karena dianggap melawan kedaulatan Republik Indonesia.
Hak asasi dan politiknya dilanggar sehingga yang ada hanyalah kekacauan
di Tanah Papua, sedangkan Bangsa Papua menginginkan kedamaian atas jati
dirinya.
luapan pemisahan diri bagi masyarakat Papua sudah ada sejak dulu dan
terus berkembang hingga kemudian disebut sebagai Organisasi Papua
merdeka (OPM), yang semakin lama semakin meluas hingga kini dan diikuti
oleh demonstran-demonstran kaum nasionalis. Pergerakan organisasi Papua
merdeka (OPM) dimulai pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari yang pimpin
oleh Sersan Mayor Permanas Fery Awom.
Rasa kehilangan harkat dan martabat ditanahnya sendiri terasa semakin
mengental sehingga gejolak untuk memisahkan diri dari negara kesatuan
RI terus meningkat tajam. Ini sangat terlihat jelas saat pendekatan
pembangunan pada masa orde baru yang menempatkan masyarakat Papua hanya
sebagai objek yang justru melahirkan sentimen anti Indonesia yang
semakin terakumulatif menjadi suatu
self defeating power bagi masyarakat Papua Barat.
Disamping itu, banyak kalangan yang salah presepsi bahkan belum paham
mengenai akar persoalan di Tanah Papua, yang sebenarnya diakibatkan
oleh terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada sejarah Papua.
Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa wilayah Irian Barat
(Papua) tidak termasuk wilayah Indonesia. Ini terbukti karena beberapa
sebab, antaranya:
- Jauh sebelum indonesia mengambil ahli Tanah Papua, Tanah papua
telah menjadi bagian dari kerajaan Belanda pada tanggal 7 Maret 1910 dan
tidak menjadi wilayah Hindia Belanda yang saat itu berkedudukan di
Batavia atau sekarang Jakarta selama tiga setengah abad (350 Tahun)
- Pada tanggal 23 Agustus 1956 dalam perubahan UUD Belanda, Tanah Papua (new Guinea) telah menjadi bagian dari kerajaan Nederland.
- Berdasarkan Pidato Presiden soekarno di depan sidang BPUPKI dan PPKI
Pada tanggal 11 juli 1945 bahwa Indonesia merdeka hanya meliputi sabang
(Aceh) sampai Amboina (Maluku). Sedangkan Tanah Papua tidak dimasukan
atau diluar wilayah hukum RIS atau RI.
- Dalam Sidang tersebut, bahkan dengan tegas Dr. Moh. Hatta mengatakan
bahwa kemerdekaan RI hanya untuk rumpun bangsa melayu tetapi rumpun
melanesia tidak termasuk dengan alasan orang Papua masih terbelakang dan
tertinggal, biarlah nanti kemudian Orang Papua menentukan nasibnya
sendiri atau Merdeka.
- Presiden terpilih, Abdulrahman Wahid kemudian membuka wacana baru
yaitu dengan mengijinkan pengibaran bendera Bintang Kejora pada
peringatan hari kemerdekaan papua pada tanggal 1 Desember 1999.
Maka dari fakta-fakta sejarah tersebut, dapat kita pahami
bersama bahwa pendudukan Irian Barat oleh pemerintah RI menjadi bagian
dari wilayah negara adalah hanya untuk kepentingan kekuasaan, politik
dan ekonomi.
Orang Papua bahkan tidak pernah terlibat dan dilibatkan pada
masa-masa awal perjuangan dan persengketaan bangsa-bangsa serta
perumusan perjanjian politik, misalnya tidak ada kekuatan hukum RI yang
mengikat bangsa dan bumi Papua sejak awal perjuangan hingga tahun 1999.
Seperti, Konferensi Meja Bundar pada bulan Desember 1949 di Denhark dan
New York Agreement 15 Agustus 1962 di Amerika antara pemerintah RI dan Kerajaan Belanda serta Roma
Agreement antara kerajaan Belanda, RI dan AS.
Penolakan Bangsa Papua terhadap pemerintah RI telah dimulai pada
tahun 1951 dalam sikap penyataan yang terdiri dari 16 pasal yang
ditandatangani oleh para tokoh dan pemimpin papua, jauh sebelum terjadi
PEPERA.
Rakyat Papua secara konstitusional telah mendirikan negara merdeka
pada tanggal 1 Desember 1961 di Holandia, kini Jayapura, yang dilengkapi
dengan alat kenegaraan Papua Barat dan pada tanggal 1 Desember Bangsa
Papua merayakannya sebagai hari kemerdekaannya.––––––––––Natto Tebai