AKU MENCINTAIMU SAHAT PACARKU

Aku Mencintai Sahabat Pacarku

Taman bunga selalu berhias lebah, madu dan juga ribuan ragam bunga bervariasi. Taman yg berupaya menghadirkan kembali Taman Eden yg harum semerbak, damai, tenang dan sentosa. Taman bunga selalu hadir dalam kisah cinta keabadian untuk mengurai alam cinta yang lestari. Kini, kisah cinta Jekson akan dimulai di abad ini. Di masa yang lain, dimana kisah cintanya diciptakan sesuai kecocokan jiwa.

Bunga baru saja mekar di Taman Ampera Nabire pada musim semi. Harumnya merasuk hingga di pulau seberang. Lebah terterbangan sesuka hati memilih madu bunga yang paling manis. Jekson masih duduk merenung seorang diri di taman itu, tepat di kursi rotan yg mulai lapuk. Matanya masih tertuju pada kertas putih yg di pegangnya itu.
Entah ia sedang apa?

Aku masih diam di pojokan taman itu dengan beberapa pertanyaan mondar mandir semaunya dalam otak kecilku. Aku penasaran dengan kebisuan sahabatku. Ia hanya menulis dengan seksama dan penuh penghayatan pada kertas itu. Ia memang tak bicara banyak, hanya senyum dan sesekali bercanda. Tapi, kali ini ia diam merenung tanpa senyum indahnya.

Berkas-berkas senja mulai mengenai tubuhnya, seperti berkas-berkas fajar mengenainya tadi pagi di taman itu. Masih di kursi itu. Masih menulis pada kertas itu. Ia abaikan telpon pacarnya, juga telpon dariku, serta yg lainnya. Apa yang dia tulis? Entalah.

Aku mulai melangkah ke arahnya perlahan, dan akhirnya tiba juga di dekatnya, lalu menyapanya " Hay Jek, kawan, apa kabar?". "Saya baik jawabnya", seraya menyembunyikan kertas yg ia tulis sepanjang hari tadi.

Aku mengajak berbicara dengan berikan pertanyan2 konyol dan lelucon, namun ia jawab spontan saja lalu diam. Ia tak seperti biasanya. Kini ia berubah. "Sahabatku, ada masalah kah? Saya ini ko pu teman jadi cerita sama saya", tanyaku dengan tatapan meyakinkan. "Tidak ada kawan, sy hanya lemah saja hari ini. " Bukan hari ini saja ko begitu, sudah dua hari ko sudah seprti begitu, ada apa kawanku. Saya selalu ada disisimu walau dalam serumit kehidupan apa pun.

Ia masaih diam dan terus diam. Beberapa saat kemudian, aku merampas kertas yg dia tulis tadi, lalu aku membacanya. Disana tertuliskan bebera kata, " Saya telah jatuh cinta padamu, Cristine. Kau bagai mutiara terindah yg pernah saya lihat. Tapi, saya bingung bagaimana saya mengungkapkan padanya. Angin laut tolong sampaikan kegelisahan hati ini pada Cristine disana."

Saya kaget dengan tulis itu, lalu dengan lekas saya sampaikan padanya. "Kawan, apakah ini benar? Crintine adalah teman karibnya pacarmu, Herlin. Bagaimana ko bisa begitu, kawan? Tanyaku segera. "Benar kawan, 'saya pacaran sama Herlin tapi saya telah jatuh cinta Cristin. Cristine adalah segalanya bagiku kini. Saya benar2 mencintainya.

"Baru, bagaimana dengan Herlin? "Saya tidak tau, tapi yg jelas, sepertinya kami tdk cocok". "Baru bagaimana dengan saya, kawan? Kawan tau kan, klo saya juga sedang jatuh cinta pada Cristine, saya juga sering berbicara sama kawan kan, klo kami sedang smsan." Sambil memotong perkataanku " Ko, tidak tau kawan, Herlin sudah mengatakan padaku semalam, klo dia juga mencintaiku.

Aku terdiam di tempat dan hanya mendengarkan perkataan kawanku. Lanjut dia sambil berjalan " Cinta itu bukan seberapa lama kita menjalin hubungan dan seberapa kuat komunikasi. Tapi, cinta adalah kecocokan jiwa. Cinta adalah caraku memikirkan dan merindukan Cristine."

Ia melangkah semakin cepat dalam senja yang menguning dan ia menghilang dalam samar-samar pandangku.

                                                                                                 By. Fiery Tebai

SATU CINTA DUA HATI

 SATU CINTA DUA HATI

Pertama kali engkau menyebutku sebagai teman yang berbincang, curhat dan sering.
Hari-hari telah terlewatkan, terus dan terus engkau memanggilku dengan sebutan teman. Aku terlalu tersenyum setiap saat dangan tawamu menghibur hati.

Setiap senja HP aku selalu getaran dering berbunyi aku tahu saja darimu, dengan tersenyum aku angkat HP dan sapa dengan kata "teman apa kabar ?
Jawab darimu: " z baik saja".

Suatu ketika, aku bertemu sih Dia disatu kota yang disebut Kota Emas. Disana kita berdua saling sapa dan aku juga sapa kepada rekan dan adik-adiknya yang lagi bersamanya.

Tanyaku padanya: "sebentar mau naik pulang kerumah? Jawabnya: "tidak tapi, saya lagi buruh persiapan acara wisuda kakakku.

Perbincangan pun makin lancar. Adik-adiknya dan temannya pun pamit untuk pulang karena bosan.
Aku dan sih Dia bergegas mencari tempat duduk untuk nggobrol. Karena keasikan nggobrol tak terasa magrib sore.

Dalam nggobrol pun ada timbul rasa kecuriagaan dan perasaan suka alias cinta hehehe..... gombal, kataku dibenakku.

Tanyaku padanya: " kita main ke panteh kah?
Jawabnya: "bisa kita dua jalan sudah. 

Akupun mengendarai motor, sesampai di panteh kita pun melanjutkan nggobrol yang tidak masuk di akal alias lucu-lucu.

Tak terasa senjapun berlalu cuma bisikan angin laut yang sepoi-sepoi menghantui tubuh.
Karena malam yang makin dingin kitapun bergegas untuk pulang. Aku mengantar sih Dia pulang kerumah pamannya dan aku pun pulang ke kediamanku.

Semalam terbayang-bayang seyumannya yang pempesona, aku tersenyum memikirkannya dan malam itupun aku tidak bisa tidur. Di malam sunyi sepi cuma getaran jam dinding yang bisa menemaniku.

Sesampai besok pagi, getaran dering HP telah berbunyi, aku kira dari sih Dia yang memanggilku ternyata, Bapaku yang memanggil, "besok kau harus berang, Bapa sudah booking tiket untuk berangkat keluar kota.

Aku pun tanpa pamit pada sih dia taeoff dari runwaiy kota Emas.
Sesampai di kota yang jauh.

aku selalu menunggu kabar darimu. Sih dia pun menelfonku,"weee.... kamu kalau berangkat kasih kabar kha! Biar sudah kita orang lain jadi.

Seminggu berlalu menjalan minggu kedua, sih dia pun menelfonku dan saling curhat, kata siih dia : "sebenarnya itu sya suka ko tapi sya malu untuk bicara.
Jawabku: "sya juga begitu tapi sya juga malu bicara.

Tatapi aku sadar sih Dia sudah punya yang lain. Aku enggang untuk memanggilnya kata "sayang". Setiap telfonan selalu saja aku panggil siih Dia.

Aku tahu cintaku hanyalah seorang dan cintaku untukmu tetapi cintamu terbagi dua Dia dan Aku.



                                                                                                         By. Jony Madai

SOAL UAS HUKUM PIDANA FH UNPAS-LANJUTAN KE -3

PEMBAHASAN SOAL UAS HUKUM PIDANA

Bandung, 28 Mei 2014 

SOAL UAS HUKUM PIDANA FH UNPAS

LANJUTAN 

PEMBAHASAN NO 1

• Pada prinsipnya untuk dapat memidana seseorang seluruh unsur delik harus terpenuhi. Namun terdapat ketentuan yang mengecualikan prinsip diatas, yaitu ketentuan mengenai percobaan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat memidana seseorang tidak perlu terpenuhi semua unsur dalam delik, apabila sebagian rumusan delik dan syarat-syarat percobaan sudah terpenuhi, seseorang sudah dapat dipidana.
  
• Ketentuan mengenai percobaan tidak berlaku dalam tindak pidana pelanggaran (Pasal 54 KUHP), dan tindak pidana- tindak pidana tertentu, seperti : Percobaan duel / perkelahian tanding (pasal 184 ayat 5); Percobaan penganiayaan ringan terhadap hewan (pasal 302 ayat 4); Percobaan penganiayaan biasa (pasal 351 ayat 5); Percobaan penganiayaan ringan (pasal 352 ayat 2);
  

www.rudipradisetia.com 4

PEMBAHASAN NO 2
• Pasal 53 (1) KUHP yang menyatakan :
“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.
• Mengenai dasar pemidanaan terhadap percobaan ini, terdapat beberapa teori :
1. Teori Subyektif
Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pembuat. Termasuk penganut teori ini ialah Van Hamel

www.rudipradisetia.com 5

2. Teori Obyektif

LANJUTAN

Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Teori ini terbagi dua, yaitu :
• Teori obyektif-formil. Yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap tata hukum.
• Teori obyektif-materiil. Yang menitik beratkan sifat berbahayanya perbuatan itu terhadap kepentingan / benda hukum. Penganut teori ini antara lain Simons.
3. Teori Campuran.
Teori ini melihat dasar patut dipidananya percobaan dari dua segi, yaitu : sikap batin pembuat yang berbahaya (segi subyektif) dan juga sifat berbahayanya perbuatan (segi obyektif). Termasuk dalam teori ini ialah pendapat Langemeyer dan Jonkers.

www.rudipradisetia.com 6

PEMBAHASAN NO 3
• Berdasarkan pasal 53 KUHP unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut :
1. Niat

2. Permulaan pelaksanaan
   
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku sendiri.

PEMBAHSAN NO 4
• Menurut Prof. Moelyatno :
• Niat jangan disamakan dengan kesengajaan, tetapi niat secara potensiil dapat berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju; dalam hal semua perbuatan yang diperlukan untuk kejahatan telah dilakukan, tetapi akibat yang dilarang tidak timbul (percobaan selesai/voltooidc poging), disitu niat 100% menjadi kesengajaan, sama kalau mengahadapi delik selesai.

• Tetapi kalau belum semua ditunaikan menjadi perbuatan maka niat masih ada dan merupakan sikap batin yang membari arah kepada perbuatan, yaitu subjectieve onrechtselement.
  
• Oleh karena itu niat tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan kesengajaan, maka isinya niat jangan diambilkan dari isinya kesengajaan apabila kejahatan timbul; untuk ini diperlukan pembuktian tersendiri bahwa isi yang tertentu tadi sudah ada sejak niat belum ditunakan jadi perbuatan.
  

www.rudipradisetia.com 8

PEMBAHASAN NO 5

• Dengan adanya penjelasan MvT (memorie van toelichting), maka ada pendapat bahwa unsur ketiga dari percobaan ini merupakan :
  
  1. Alasan penghapusan pidana yang diformulir sebagai unsur (Pompe)
     
  2. Alasan pemaaf (van Hattum, Seno Adji)
     
  3. Alasan penghapusan penuntutan (Vos, Moeljatno)
     
• Prof. Moelyatno tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan unsur ke-3 ini sebagai alasan pemaaf (fait d’ex- cuse) maupun sebagai alasan pengahpus pidana, sebab perbuatannya tetap tidak baik (yang baik adalah tidak mencoba sama sekali) sehingga tidak ada alasan untuk memaafkan ataupun membenarkan.
  

www.rudipradisetia.com 9

PEMBAHASAN NO 6
• Permulaan pelaksanaan, bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang subyektif, VAN HAMEL berpendapat bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang telah dilakukan telah ternyata adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatan.
• Jadi yang dipentingkan atau yang dijadikan ukuran oleh VAN HAMEL ialah ternyata adanya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat. Ukuran demikian menurut VAN HAMEL sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai ke akar-akarnya.

www.rudipradisetia.com 10

LANJUTAN
• Bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang obyektif materiil, SIMIONS berpendapat sbb :
1. Pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik;
2. Pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada pabila telah dimulai/dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa mensyaratkan adanya perbuatan lain.

www.rudipradisetia.com 11

LANJUTAN
• Contoh : A bermaksud melakukan pencurian dirumah B untuk melaksanakan aksinya, A telah mempersipkan segala sesuatu peralatan untuk mencuri, kemudian pada malam hari ia mendatangi rumah B. Sesampainya di rumah B, ia mematikan lampu teras, melepas kaca jendela dan baru saja A masuk rumah lewat jendela itu ia tertangkap.
• Apabila digunakan ukuran Van Hamel, maka dalam hal ini dikatakan sudah ada perbuatan pelaksanaan, tetapi menurut ukuran Simons baru merupakan perbuatan persiapan, karena belum mulai melakukan perbuatan seperti yang disebut dalam rumusan delik (pencurian : pasal 362 KUHP) yaitu “ mengambil barang “. Apabila A sudah mengambil barang dan pada saat itu ketahuan dan tertangkap, barulah dikatakan pada saat itu A telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang oleh karenanya dapat dituntut telah melakukan percobaan pencurian.

www.rudipradisetia.com 12

LANJUTAN
• Menurut Prof Moelyatno perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat yaitu :

1. Secara Obyektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekatkan kepada delik/kejahatan yang dituju atau dengan kata lain, harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
   
2. Secara Subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik/kejahatan yang tertentu tadi;
   
3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.
   

www.rudipradisetia.com 13

PEMBAHASAN NO 7
• Percobaan yang alatnya tidak sempurna secara absolut, tidak mungkin menimbulkan delik selesai, sehingga tidak mungkin juga menimbulkan delik percobaan, oleh karenanya tidak dapat dipidana. Namun dalam alat yang tidak sempurna secara realtif memungkinkan timbul delik sesuai dengan keadaannya. Sebagai contoh :

1. Apabila dilihat sebagai jenis tersendiri, maka gula adalah alat yang tidak mampu digunakan untuk membunuh, sedangkan warangan (arsenicum) adalah mampu;
   
2. Apabila dilihat dari keadaan konkritnya, maka alat yang pada umumnya mampu untuk membunuh (misal warangan) dapat menjadi alat yang tidak mampu apabila jumlahnya tidak memenuhi dosis yang cukup mematikan (untuk arsenicum 5 mg). Begitupun sebaliknya, gula tidak berbahaya pada orang pada umumnya namun berbahaya dan dapat mematikan untuk penderita diabetes.
   

www.rudipradisetia.com 14

PEMBAHASAN NO 8
• Telah dikemukakan di muka bahwa menurut system KUHP, yang dapat dipidana hanyalah percobaan terhadap kejahatan, sedangkan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut pasal 53 (2) KUHp maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana untuk kejahatan (pasal) yang bersangkutan dikurangi sepertiga.

• Jadi misalnya untuk percobaan pembunuhan (pasal 53 jo pasal 338 KUHP), maksimumnya ialah 10 tahun penjara. Bagaimanakah apabila kejahatan yang bersangkutan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, seperti halnya dalam pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana). Menurut pasal 53 (3), maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hanya 15 tahun penjara.
  
• Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada apabila kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Sedangkan untuk pidana tambahannya, menurut pasal 53 (4) adalah sama dengan kejahatan selesai.
  

www.rudipradisetia.com 15

PEMBAHASAN NO 9
• Pembagian penyertaan menurut KUHP Indonesia adalah :
• Pembuat/dader (pasal 55) yang terdiri dari :
1. Pelaku (pleger)
2. yang menyuruh lakukan (doenpleger) 3. yang turut serta (medepleger)
4. penganjur (uitlokker)
• Pembantu / mendeplichtige (pasal 56) yang terdiri dari :
1. pembantu pada saat kejahatan dilakukan
2. pembantu pada saat kejahatan belum dilakukan.

www.rudipradisetia.com

16

PEMBAHASAN NO 10
• Syarat-syarat dalam masing-masing bentuk penyertaan :
1. Pleger (pelaku)
Pelaku (pleger) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
2. Doenpleger (yang menyuruh lakukan)
Doenpleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian terdapat :
• Pelaku langsung
• pelakutidaklangsung

www.rudipradisetia.com 17

LANJUTAN
• Pada Doenpleger terdapat unsur-unsur sbb :

1. Alat yang dipakai adalah manusia;
   
2. Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati)
   
3. Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana” unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari doenpleger .
   

3. Medepleger (orang yang turut serta)
Undang-undang tidak memberikan definisi tentang medepleger Menurut M.v.T : Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

www.rudipradisetia.com 18

LANJUTAN
• Syarat adanya medepleger :
1. Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking).
Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencpai hasil yang sama. Yang penting aialah harus ada kesenjangan secara sadar. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif.
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke ultvoering/physieke samenwerking).

www.rudipradisetia.com 19

LANJUTAN
4. Uitlokker (penganjur atau pembujuk)
Pembujuk ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan kejahatan.

• Syarat pembujukan yang dapat dipidana :
  
  1. Ada kesenjangan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang
     terlarang.
     
  2. Menggerakkannya dengan menggunakan upaya-upaya (sarana-sarana) seperti tersebut dalam undang-undang (bersifat limitatif).
     
  3. Putusan kehendak dari si pembuat materiil ditimbulkan karena hal-hal tersebut pada a dan b (jadi ada psychise causaliteit).
     
  4. Si pembuat materiil tersebut melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaan melakukan tindak pidana.
     
  5. Pembuat materiil tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana
     
• Dari lima syarat yang disebutkan diatas, jelas bahwa syarat 1 dan 2 merupakan syarat yang harus ada pada si pembujuk, sedangkan syarat 3, 4 dan 5 merupakan syarat yang melekat pada orang yang dibujuk (pembuat materiil).
  

www.rudipradisetia.com 20

LANJUTAN
5. Pembantuan (medeplichtige)
Dilihat dari perbuatannya. Pembantuan ini bersifat accessoir artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggungjawaban tidak accessoir. Artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut pidana.
• Menurut pasal 56 KUHP, ada dua jenis pembantu :

1. Jenis pertama :
   Waktunya : Pada saat kejadian dilakukan;
   Caranya : Tidak ditentukan secara limitatif dalam undang- undang
   
2. Jenis kedua :
   Waktunya : sebelum kejahatan dilakukan;
   Caranya : Ditentukan secara limitatif dalam undang-undang (yaitu dengan cara : memberi kesempatan, sarana atau keterangan).
   

www.rudipradisetia.com 21

PEMBAHASAN NO 11
• Istilah asing untuk pelaku langsung dan pelaku tidak langsung
1. Pelaku langsung (onmiddelijke dader, auctor physicus, manus ministra)
2. Pelaku tidak langsung (middelijke dader, doenpleger, auctor intellectuals, manus domina)

www.rudipradisetia.com 22

PEMBAHASAN NO 12
• Pelaku tidak langsung tidak dipidana ketika pelaku langsung tidak melaksanakan perintah atau kehendak dari pelaku tidak langsung tersebut, Sehingga tidak terjadi tindak pidana.
• Namun, menurut saya dalam hal terjadi penyuruhan yang gagal, pelaku masih dimungkinkan untuk dipidana dengan tuduhan percobaan menyuruh melakukan tindak pidana. Walaupun demikian, tentunya perlu dilihat permasalahan tersebut secara kasuistis. Apakah unsur percobaan sudah terpenuhi atau belum.

www.rudipradisetia.com 23

PEMBAHASAN NO 13
• Terdapat dua pendapat untuk menjawab pertanyaan ini, apakah kualifikasi orang yang menyuruh harus sama dengan orang yang disuruh :

1.

Pendapat pertama : “harus”. Alasannya, karena tidak mungkin seorang A menyuruh orang lain B melakukan sesuatu yang A sendiri tidak dapat melakukannya. Misalnya : A bukan pegawai negeri, maka ia tidak dapat melakukan “delik jabatan”, jadi A tidak bisa menjadi pembuat langsung (onmiddelijke dader) oleh karena itu ia juga tidak bisa menjadi pembuat tidak langsung, maka A tidak bisa menjadi doenpleger. Jadi walaupun B (yang disuruh) adalah “ pegawai negeri, tetap dikatakan tidak ada doenpleger.
Pendapat kedua : “tidak harus”. “Menyuruh-lakukan sesuatu delik jabatan tidak hanya terdapat apabila pembuat materiilnya adalah seorang pejabat, akan tetapi juga sebaliknya, ialah apabila pelaksanaanya bukan, sedang yang menyuruh-lakukan itu adalah pejabat”.

2.

www.rudipradisetia.com 24

PEMBAHASAN NO 14
• Perbedaan bentuk penyertaan menyuruh dan membujuk :

Membujuk	Menyuruh
Menggerakannya dengan sarana- sarana tertentu (limitatif) (lihat pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP)	Sarana menggerakannya tidak ditentukan (tidak limitatif)
Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan pidana (tidak merupakan manus ministra)	Pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana (merupakan manus ministra)

www.rudipradisetia.com

25

PEMBAHASAN NO 15
• Menurut Pompe, “turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada tiga kemungkinan :
1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.

2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sendang yang lain tidak.
   
3. Tidak seorangpun memenuhi rumusan delik
   

seluruhnya, tetapi mewujudkan delik itu.

mereka bersama-sama

www.rudipradisetia.com 26

PEMBAHASAN NO 16
• Perbedaan bentuk penyertaan Turut Serta dan Membantu :

Pembantuan	Turut Serta
Menurut ajaran penyertaan obyektif : perbuatannya hanya membantu / menunjang	Menurut ajaran obyektif : perbuatan merupakan perbuatan pelaksanaan
Menurut ajaran subyektif : a. Kesenjangan merupakan animus socii (hanya untuk memberi bantuan saja pada orang lain); b. Tidak harus ada kerja sama yang disadari (beweste samenwerking) c. Tidak mempunyai kepentingan / tujuan sendiri.	Menurut ajaran subyektif : a. Kesenjangan merupakan animus coauctores (diarahkan untuk terwujudnya delik); b. Harus ada kerja sama yang disadari (bewuste samenworking) c. Mempunyai kepentingan / tujuan sendiri.
Terhadap pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP).	Terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana.
Maksimum pidananya dikurangi sepertiga (pasal 57-1).	Maksimum pidananya sam dengan si pembuat.

www.rudipradisetia.com 27

PEMBAHASAN NO 17
• Pembujukan yang gagal ini dapat terjadi dalam hal seseorang telah dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu tindak pidana dengan menggunakan salah satu sarana dalam pasal 55 (1) ke-2, akan tetapi orang lain itu tidak mau melakukan atau mau melakukan akan tetapi tidak sampai dapat melaksanakan perbuatan yang dapat dipidana.
• Apakah pembujuk seperti ini dapat dipidana ?
• Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat
dari dua pandangan ;
www.rudipradisetia.com 28

LANJUTAN
1. Pendapat pertama : Pembujukan dipandang sebagai bentuk penyertaan yang bersifat accessoir (tidak berdiri sendiri = onzelfstandig). Menurut pandangan ini, pembujukan itu ada apabila ada tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat materiil. Si pembujuk dapat dipidana apabila orang yang dibujuk melakukan perbuatan yang dapat dipidana. Karena dalam “percobaan untuk pembujukan” ini, tindak pidana itu tidak terjadi maka si pembujuk juga tidak dapat dipidana. Penganutnya : Hazewinkel-Suring, Simons, van Heml, vos.
2. Pendapat kedua : Pembujukan dipandang sebagai bentuk penyertaan yang tidak accessoir (berdiri sendiri = zelfstanding, tidak bergantung pada yang lain). Menurut pendapat ini, ada / tidaknya pembujukan tidak tergantung pada ada tidaknya atau terjadi / tidaknya tindak pidana. Si pembujuk tetap dapat dipidana walaupun tindak pidana yang dibujukan kepada si pelaku tidak terjadi. Jadi menurut pandangan kedua ini, “percobaan untuk pembujukan” tetap dapat dipidana. Penganutnya : Blok. Jomkers, Pompe, van Hattum.

www.rudipradisetia.com 29

PEMBAHASAN NO 18
• Pasal 55 (1) ke 2 junto Pasal 338 KUHP

www.rudipradisetia.com 30

PEMBAHASAN NO 19
• Pertanggungjawaban pidana terhadap “ orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, membujuk melakukan dan membantu melakukan “
1. Orang yang menyuruh melakukan, Pelaku tidak langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Orang yang membujuk atau yang dibujuk, Pelaku langsung dan tidak langsung sama sama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa pembujuk dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkannya beserta akibatnya.
   
3. Orang turut serta melakukan, Orang-orang yang turut serta melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
   
4. Orang yang membantu melakukan, Pada prinsipnya KUHP menganut system bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat didalam pasal 57 (1) dan (2) yaitu :
   

www.rudipradisetia.com 31

LANJUTAN

1. Maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga (ayat 1);
   
2. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun penjara (ayat 2).
   
3. Pengecualian terhadap prinsip ini terlihat dalam :
   Pasal 333 (4) : Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, (lihat juga pasal 415 dan 417).
   Pasal 231 (3) : Pembantu dipidana lebih berat dari si pembuat, (lihat juga pasal 349).
   
4. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan ancaman terhadap kejahatannya itu sendiri, jadi sama dengan si pembuat (pasal 57 : 3).
   
5. Dalam pertanggungjawaban seorang pembantu, KUHP mengamut system bahwa pertanggungjawabannya berdiri sendiri (tidak bersifat accessoir), artinya tidak digantungkan pada pertanggungjawaban si pembuat. Misal pasal 57 (4) dan 58 KUHP.
   

www.rudipradisetia.com 32

PEMBAHASAN NO 20
• Penyertaan dalam kealpaan :
• Contoh ;
1. A memberi gunting kepada B yang katanya untuk menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk mencuri atau untuk membunuh.
2. B akan memasuki rumah C dengan maksud mencuri, ia berkelakuan seolah-olah (pura-pura) kehilangan kunci rumah, A yang pada waktu itu lewat dan sama sekali tidak tahu bahwa B berdiri dimuka rumah orang lain dan telah merencanakan untuk mencuri, menolong B membuka kaca jendela sehingga B dapat masuk ke rumah C.

www.rudipradisetia.com 33

LANJUTAN
• Dalam contoh-contoh diatas, menurut Vos, A tidak dapat dipidana karena adanya unsur “membujuk” atau “membantu” menurut hukum pidana positif harus ada unsur sengaja. Unsur ini harus juga dipenuhi untuk :
1. Doenplegen / menyuruh lakukan (dianalogikan dengan “membujuk”)
2. Medeplegen / turut serta (dianalogikan dengan “membantu”).
• Terhadap kasus serupa itu, Karni juga berpendapat A tidak dapat dipidana karena adanya unsur “sengaja” didalam pasal 56 merupakan anasir subyektif dari pembantuan, artinya kesengajaan si pembantu harus diarahkan pada kejahatan yang bersangkutan.

www.rudipradisetia.com 34

PEMBAHASAN NO 21
• Penyertaan yang tidak dapat dihindari : • Contoh :

1. Pasal 149 : Menyuap (membujuk) seseorang untuk tidak menjalankan haknya untuk memilih;
   
2. Pasal 238 : membujuk orang untuk masuk dinas militer Negara asing;
   
3. pasal 297 : bigamy
   
4. pasal 284 : perzinahan;
   
5. pasal 287 : melakukan hubungan kelamin dengan anak perempuan di bawah umur 15 tahun;
   
6. Pasal 345 : menolong orang lain untuk bunuh diri. www.rudipradisetia.com 35
   

LANJUTAN
• Dalam contoh-contoh diatas, delik baru terjadi kalau ada orang lain (kawan berbuat), apabila kawan berbuat itu tidak ada maka delik itu tidak dapat dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan penyertaan yang tidak dapat dihindarkan atau penyertaan yang harus dilakukan.
• Mr. Karni menyebutnya dengan “istilah” bekerja bersama-sama yang diharuskan oleh penegasan delik . Jadi istilah beliau dimasukkan dalam pengertian “noodzakelijke medeplegen” (turut serta yang diharuskan), karena yang dimaksud dengan istilah “bekerja / berbuat bersama-sama” oleh beliau adalah sama dengan istilah “turut serta” (medeplegen).

www.rudipradisetia.com 36

PEMBAHASAN NO 22
• Penyertaan pada penyertaan, terjadi dalam hal “ seseorang membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana, kemudian orang itu membujuk atau menyuruh orang lain lagi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang diperintahkan oleh pembujuk pertama.
• Contoh :

• A membujuk B untuk membunuh C, Namun B tidak melakukanya secara langsung, melainkan dengan cara membujuk D untuk melakukan hal tersebut. Sehingga yang menjadi pelaku langsung adalah D.
  
• Z membujuk Y untuk membunuh X, kemudian Y tidak melakukannya secara langsung melainkan dengan cara menyuruh Q, untuk melaksanakan perintah Z tersebut.
  

www.rudipradisetia.com 37

PEMBAHASAN NO 23
• Concursus terjadi dalam hal seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana, di mana untuk tindak pidana itu belum ada putusan hakim diantaranya dan terhadap perkara-perkara pidana itu akan diperiksa serta diputus sekaligus.
• Concursus atau perbarengan di dalam KUHP diatur didalam pasal 63 s/d 71.

www.rudipradisetia.com 38

PEMBAHASAN NO 24
• Concursus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :
1. Perbarengan peraturan (concursus Idealis) pasal 63.
2. Perbuatan berlanjut (Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling) pasal 64.
3. Perbarengan perbuatan (Concursus Realis) pasal 65 s/d 71. • Perbedaan antara ketiganya yaitu :
• Dalam concursus realis pelaku hanya melakukan satu perbuatan dalam satu waktu namun perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pasal / UU. Misalkan A melakukan penembakan kepada B yang berada dalam mobil, sehingga mengakibatkan B meninggal dunia. Dalam kasus ini A melanggar ketentuan tentang pembunuhan, penyalahgunaan senjata api dan perusakan terhadap barang.

www.rudipradisetia.com

39

LANJUTAN
• Dalam Concursus idealis, pelaku melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Misalkan ; A melakukan pemerkosaan, pencurian dan pembunuhan.
• Sedangkan dalam perbuatan berlanjut, pelaku melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

www.rudipradisetia.com 40

LANJUTAN
• Sehingga perbedaanya adalah dalam concursus idealis pelaku hanya melakukan satu perbuatan, namun perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan pasal, sedangkan dalam conrsus realis dan perbuatan berlanjut, pelaku melakukan beberapa perbuatan pidana yang perbuatan itu berdiri sendiri sendiri, sehingga secara otomatis melanggar beberapa ketentuan pasal juga.
• Perbedaan antara concursus realis dan perbuatan berlanjut, dalam perbuatan berlanjut diprasyaratkan adanya hubungan sedemikian rupa antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam conrusus realis tidak diprasyaratkan hal tersebut.

www.rudipradisetia.com 41

PEMBAHASAN NO 25

• Menurut Hazewinkel Suringa, Ada concursus Idealis apabila suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan delik, mau tidak mau (eoipso) masuk pula dalam peraturan pidana lain. Misal : perkosaan dijalan umum, disamping masuk 281 (melanggar kesusilaan di muka umum).
  
• Menurut Pompe, Ada concursus Idealis, apabila orang melakukan sesuatu perbuatan konkrit yang diarahkan kepada satu tujuan merupakan benda / obyek aturan hukum. Misalnya bersetubuh dengan anak sendiri yang belum berusia 15 tahun, perbuatan ini masuk pasal 294 (perbuatan cabul dengan anak sendiri yang belum cukup umur) dan pasal 287 (bersetubuh dengan wanita yang belum berusia 15 tahun diluar perkawinan).
  
• Menurut Van bemmelen, Ada Concursus Idealis, apabila dengan melanggar satu kepentingan hukum, dengan sendirinya melakukan perbuatan (feit) yang lain pula. Contoh Perkosaan dijalan umum (melanggar pasal 285 & 281 KUHP).
  

www.rudipradisetia.com 42

PEMBAHASAN NO 26
• Concursus Idealis (pasal 63).

1. Menurut ayat 1 digunakan system absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Misal : perkosaan dijalan umum, melanggar pasal 285 (12 tahun penjara) dan pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara). Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun.
   
2. Apabila Hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok dengan tambahan yang paling berat.
   
3. Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penetuan pidana yang terberat didasarkan pada urut-urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 (lihat pasal 69 ayat (1) jo pasal 10), jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara.
   
4. Dalam pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1), dalam hal ini berlaku adagium “lex specialis derogate legi generali” Contoh : seorang ibu membunuh anaknya sendiri pada saat anaknya dilahirkan. Perbuatan ibu ini dapat masuk dalam pasal 338 (15 tahun penjara dan pasal 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah yang terdapat dalam pasal 341 (lex specialis) yaitu 7 tahun penjara.
   

www.rudipradisetia.com 43

LANJUTAN
• Perbuatan berlanjut (pasal 64).

1. Menurut pasal 64 ayat (1), pada prinsipnya berlaku system absorbsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana, dan jika berbeda-beda dikenakan satu aturan pidana yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.
   
2. Pasal 64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Misal A setelah memalsu mata uang (pasal 244 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun) kemudian menggunakan / mengedarkan mata uang yang palsu itu (pasal 245 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun). Dalam hal ini perbuatan A tidak dipandang sebagai concursus Realis, tetapi tetap dipandang sebagai perbuatan berlanjut sehingga ancaman maksimum pidananya dapat dikenakan 15 tahun penjara
   
3. Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan- kejahatn ringan yang terdapat dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407 (1) (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut.
   
4. Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan-kejahatn ringan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih dari Rp. 250,- maka menurut pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Berarti yang dikenakan adalah pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan) atau 406 (perusakan barang).
   

www.rudipradisetia.com 44

LANJUTAN
• Concursus Realis (pasal 65 s/d 71).
a. Untuk concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, berlaku pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
Misal : A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing- masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat digunakan ialah 9 tahun + (1/3 x 9) tahun = 12 tahun penjara. Jadi disini berlaku system absorbsi yang dipertajam.

www.rudipradisetia.com 45

LANJUTAN
b. Untuk concursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku pasal 66 yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, system ini disebut system Kumulasi yang diperlunak.
Misal : A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing- masing diancam pidana 9 bulan kurungan dan dua tahun penjara. Dalam hal ini semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah (1/3 x 2) tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.

www.rudipradisetia.com 46

LANJUTAN
c. Untuk Concursus Realis berupa pelanggaran, berlaku pasal 70 yang menggunakan system kumulasi. Misal A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam piadan kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya adalah (6+9) bulan = 15 bulan. Namun menurut pasal 70 ayat 2, system kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi misal A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 9 bulan, maka maksimum pidana kurungan yang dapat dijatuhkan bukanlah (9+9) bulan = 18 bulan, tetapi maksimumnya adalah 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan.

www.rudipradisetia.com 47

LANJUTAN
d. Untuk Concursus Realis berupa kejahatan ringan, khusus untuk pasal 302 (1), 352, 364, 373, 379 dan 482 berlaku pasal 70 bis yang menggunakan system kumulasi tetapi dengan pembatan maksimum untuk penjara 8 bulan.
Misal :
• A melakukan pencurian ringan (pasal 364) dan penggelapan ringan (pasal 373) yang masing- masing diancam pidana 3 bulan penjara. Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 6 bulan penjara (system kumulasi).
• Tetapi apabila A misalnya melakukan 3 kejahatan ringan yang masing-masing diancam pidana penjara 3 bulan, maka maksimumnya bukan 9 bulan penjara (kumulasi) tetapi 8 bulan penjara.

www.rudipradisetia.com 48

LANJUTAN
e. Untuk Concursus Realis, baik kejahatan maupun pelanggaran untuk diadili pada saat berlainan, berlaku pasal 71 yang berbunyi sbb: “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

www.rudipradisetia.com 49

PEMBAHASAN NO 27
• Syarat dari concursus yaitu belum ada putusan hakim diantara perbuatan pidana satu dengan yang lain, dengan demikian terhadap perkara-perkara pidana itu akan diperiksa serta diputus sekaligus.
• Concursus dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :
1. Perbarengan peraturan (concursus Idealis) pasal 63.
2. Perbuatan berlanjut (Delictum Continuatum /Voortgezettehandeling) pasal 64.
3. Perbarengan perbuatan (Concursus Realis) pasal 65 s/d 71

www.rudipradisetia.com 50

PEMBAHASAN NO 28
• Pembahasan terhadap soal ini dapat dilihat dalam pembahasan no 26.

www.rudipradisetia.com 51

PEMBAHASAN NO 29
Alasan penghapusan kewenangan menuntut pidana :

• Tidak adanya pengaduan pada delik-delik aduan (Pasal 72-75 KUHP)
  
• Ne bis in idem (pasal 76 KUHP)
  
• Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
  
• Daluarsa (Pasal 78 KUHP)
  
• Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82 KUHP)
  
• Ada abolisi atau amnesti (diluar KUHP, diatur dalam pasal 14 UUD 1945 )
  

www.rudipradisetia.com 52

LANJUTAN
Alasan penghapusan kewenangan menjalankan pidana :
• Yang terdapat didalam KUHP :
a. Matinya terpidana (Pasal 83) b. Daluarsa (pasal 84 dan 85)
• Yang terdapat diluar KUHP :
a. Pemberian amnesti ( Pasal 14 UUD 1945)
b. Pemberian grasi ( UU No 22 tahun 2002 Tentang Grasi)

www.rudipradisetia.com 53

PEMBAHASAN NO 30
• Pengertian asas nebis in idem adalah seseorang tidak dapat dituntut lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh hakim (vide ps.76 (1) Kitab Undang-udang Hukum Pidana).
• Dasar pikiran atau ratio dari azas ini ialah :
a. Untuk menjaga martabat pengadilan (untuk tidak
memerosotkan kewibawaan Negara);
b. Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan.

www.rudipradisetia.com 54

LANJUTAN
• Ne bis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP yang merumuskan : “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (herzeining), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap”.
• Syarat-syarat penuntutan dikategorikan ne bis in idem :
a. Ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
b. Orang dalam putusannya adalah sama;
c. Perbuatan (yang dituntut kedua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

www.rudipradisetia.com 55

PEMBAHASAN NO 31
• Menurut saya pengajuan peninjauan kembali tidak melanggar prinsip ne bis in idem. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 76 KUHP yang menjelaskan bahwa peninjauan kembali merupakan pengecualian dari prinsip ne bis in idem. Sehingga pengajuan peninjauan kembali tidak melanggar prinsip ne bis in idem.

www.rudipradisetia.com 56

PEMBAHASAN 32
• Berdasarkan pada pasal 77 KUHP, bahwa bagi terdakwa yang meninggal dunia sebelum dijatuhi vonis, maka terdakwa tersebut tidak dapat dipidana.
• Pasal 77 KUHP : “ Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”

www.rudipradisetia.com 57

PEMBAHASAN 33
• Contoh ne bis in idem, A melakukan pembunuhan terhadap B di Kota Bandung pada tanggal 6 Juni 2000 , kemudian A dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung 10 tahun penjara. Pada tahun 2011 setelah A selesai menjalani hukuman, Polisi Surabaya kembali menangkap A, karena A dianggap telah melakukan pembunuhan kepada B pada tahun 2000.
• Dalam kasus ini kewenangan menuntut pidana menjadi gugur, karena berdasarkan putusan pengadilan negeri bandung yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa A sudah pernah diadili di pengadilan tersebut dan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan, oleh karenanya A tidak dapat diadili lagi di pengadilan manapun atas kasus tersebut.

www.rudipradisetia.com 58 

LANJUTAN 

• Contoh daluwarsa ;

• Pada tanggal 4 Juni 1990 di kota Bandung, A melakukan

pembunuhan terhadap B, kemudian A melarikan diri keluar negeri.

• Pada tanggal 4 Juni 2014, A kembali ke kota Bandung dan pada saat yang bersamaan A ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pembunuhan terhadap B pada tahun 1990.
• Dalam hal terjadi kasus seperti ini, maka berlaku ketentuan daluwarsa. Ancaman hukuman dalam pasal 338 KUHP adalah paling lama limabelas tahun. Dalam pasal 78 (1) ke 3 dikatakan bahwa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, maka daluarsanya adalah sesudah dua belas tahun.
• Dalam kasus ini jarak antara terjadinya tindak pidana dengan tertangkapnya pelaku adalah duapuluh empat tahun. Oleh karenanya berlaku ketentuan daluarsa, pelaku tidak dapat dituntut secara pidana.

www.rudipradisetia.com 59 

PEMBAHASAN 34 

• Amnesti (dari bahasa Yunani, amnestia) adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
• Amnesti diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif.
• Di Indonesia, amnesti merupakan salah satu hak presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.
• Diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 jo UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

LANJUTAN 

• Abolisi Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.
• Seorang presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara yang tidak bisa dikorbankan oleh keputusan pengadilan.
• Diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 jo UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

LANJUTAN 

• Grasi adalah salah satu dari lima hak Presiden Indonesia di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. 

• Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.
• Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup.
• Diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 jo UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi,

PEMBAHASAN 35 

• Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “in kracht van gewijsde”, kemudian melakukan tindak pidana lagi.
• Perbedaannya dengan Concursus Realis ialah pada Residive sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sedangkan pada Concursus Realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan sang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap

PEMBAHASAN NO 36

• Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini, yaitu :

1. Sistim Residive Umum
   Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada daluwarsa dalam residivenya.
   

1. Sistem Residive Khusus
   Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula.
   

PEMBAHASAN NO 37 

• Dalam KUHP ketentuan mengenai Residive tidak diatur secara umum tetapi diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan maupun pelanggaran.
• Disamping itu di dalam KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi dengan demikian KUHP termasuk ke dalam sistem Residive Khusus. artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan- pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

PEMBAHSAN NO 38 

• Sesuai dengan definisi yang telah dikemukakan pada pembahasan no 35, bahwa syarat dari residive haruslah antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, harus sudah terdapat putusanya telah memiliki kekuatan hukum tetap.
• Dengan berdasarkan kepada persyaratan diatas, saya berpendapat bahwa apabila antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat putusan namun belum memiliki kekuatan hukum tetap maka tidak dapat dikategorikan sebagai recidive.

PEMBAHASAN NO 39 

• ResidiveKejahatan.
Residive terhadap kejahatan dalam pasal : 137(2), 144(2), 155(2), 161(2),

163(2), 208(2), 216(3), 321(2), 393(2) dan 303 bis (2).

Jadi ada 11 jenis kejahatan yang apabila ada pengulangan menjadi alasan pemberat. Perlu diingat bahwa mengenai tenggang waktu dalam residive tersebut tidak sama, misalnya :

• Pasal : 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321 tenggang waktunya dua tahun
  
• Pasal 154, 157, 161, 163 dan 393 tenggang waktunya lima tahun.
  
• Sedangkan untuk residive yang diatur dalam Pasal 486, 477 dan 488 KUHP mensyaratkan bahwa tindak pidana yang diulangi termasuk dalam kelompok jenis tindak pidana tersebut.
  • ResidivePelanggaran
  Residive dalam pelanggaran ada 14 jenis tindak pidana, yaitu :
  

• Pasal : 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549 KUHP.
Syarat-syarat Recidive pelanggaran disebutkan dalam masing-masing pasal yang bersangkutan.

www.rudipradisetia.com 67

PEMBAHASAN NO 40
• Recidive diluar KUHP antara lain diatur di dalam berbagai peraturan perunang undangan. Salah satu contohnya adalah UU Tindak Pidana Korupsi.

• Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 merumuskan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
  
• Dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU ini dijelaskan bahwa ” Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
  

www.rudipradisetia.com 68

REFERENSI

• Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
  
• Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
  
• Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
  
• Blog Kitab Pidana, Materi ; Percobaan, Penyertaan,
  

Gabungan Tindak
http://kitabpidana.blogspot.com

Pidana, Residive,

• Zriemaroni, http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/06/alasan- hapusnya-kewenangan-menuntut.html
  
• Rahmat Sahrudin, http://rahmatsahrudin96.blogspot.com/2012/12/pengertian- amnesti-banding-kasasi-grasi.html
  

www.rudipradisetia.com 69

www.rudipradisetia.com 70